Difteri Kembali Menghantui

Oleh Siti Maria Ladia PS

BEBERAPA pekan terakhir, masyarakat dihebohkan kembali dengan penyakit difteri, yang di beberapa provinsi sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Setidaknya ada 20 provinsi yang terkena wabah difteri, termasuk Aceh. Penderita difteri di Aceh sudah mencapai 90 orang dengan jumlah meninggal sebanyak 4 orang. Dengan jumlah korban sebanyak itu, membuat Aceh menduduki peringkat ke empat se-Indonesia dalam KLB difteri (Serambi, 8/12/2017).

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, hingga November 2017 lalu, ada 95 kabupaten/kota dari 20 provinsi di Indonesia yang melaporkan 622 kasus difteri dan 32 orang di antaranya meninggal. Ini merupakan angka yang sangat fantastis untuk kasus penyakit difteri, di mana apabila telah ditemukan satu orang penderita saja, maka sudah dapat dikategorikan sebagai KLB dikarenakan rentang penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan.

Status KLB merupakan respons darurat yang diberikan oleh pemerintah dalam mengklarifikasi dan menanggulangi wabah penyakit baik menular maupun tidak menular dalam kurun waktu tertentu.

Bukan pendatang baru
Difteri sebenarnya bukanlah jenis penyakit baru, penyakit ini sudah lama dikenal sebagai penyakit mematikan yang menyerang saluran pernafasan. Penyebabnya adalah bakteri Corynebacterium diphteriae. Bakteri ini menghasilkan racun yang sangat berbahaya dan mematikan sel-sel tubuh.

Tanda dan gejala umum dari penyakit ini adalah nyeri tenggorokan hingga sulit menelan, demam disertai dengan batuk dan pilek, kesulitan bernafas, pembengkakan kelenjar limfe pada leher, serta tanda yang paling khas untuk dilihat adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Meskipun tanda dan gejala difteri ini umumnya terlihat dari saluran pernapasan, namun kenyataannya bakteri ini dapat menyebabkan komplikasi yang menyerang otot jantung, jaringan saraf, hingga kerusakan ginjal yang dapat berujung pada kematian.

Adapun penularan bakteri mematikan ini lewat partikel-partikel udara saat penderita batuk atau bersin, cairan ludah, barang-barang dan peralatan makan dari penderita, hingga luka borok akibat difteri pada kulit penderita. Jika dikaji lewat cara penularannya, maka penyakit ini sangat mudah terjangkit pada masyarakat yang tinggal di tempat yang padat dan kurang terjaga kebersihan lingkungannya.

Pada masyarakat dalam jumlah besar dan hidup bersama dalam waktu yang lama seperti siswa yang tinggal di asrama, mahasiswa indekos atau keluarga besar maka kemungkinan terjadi penularan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena masa inkubasi atau rentang waktu masuknya bakteri ke tubuh hingga munculnya gejala berkisar antara 2-5 hari, dan masa penularan sejak masa inkubasi dalam 2-4 minggu.

Jika seseorang sudah mengalami tanda dan gejala yang telah disebutkan di atas, maka harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penanganannya terhadap suspect difteri maka petugas medis dan tenaga kesehatan menerapkan standar operasional sesuai alur penerimaan pasien difteri. Pesien suspect difteri harus dirawat di ruang isolasi dan diberikan pengobatan intensif untuk menghindari tanda dan gejala yang lebih parah serta komplikasi ke organ tubuh lainnya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit difteri khususnya pada kelompok beresiko tinggi. Proteksi utama adalah dengan melakukan imunisasi, ditambah lagi menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang bergizi, melakukan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh, dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Jika dikaji lebih lanjut, ada beberapa poin pencegahan yang lolos dari kasus ini, sehingga penyakit difteri yang dulu sudah menghilang dari Indonesia, kini muncul kembali dan menghantui masyarakat.

Pemberian vaksin hingga saat ini masih dianggap hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah penyakit difteri. Pada bayi pemberian vaksin difteri sudah termasuk ke cakupan imunisasi dasar DPT-Hb-Hib yang diberikan 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Setelah itu pada usia 18 bulan diberikan imunisasi lanjutan berupa DPT-Hb-Hib booster.

Selanjutnya saat anak menginjak usia Sekolah Dasar diberikan imunisasi Dt pada kelas 1, dan Td saat kelas 2 dan 5 SD. Pada usia dewasa, untuk meningkatkan masa imunitas diberikan imunisasi tambahan Td/Tdap minimal 1x, dan jika ingin memperkuat lagi dapat diberikan vaksin tambahan dengan rentang waktu minimal 10 tahun antara vaksin pertama dengan yang selanjutnya.

Kurang kontrol imunisasi
Merebaknya wabah difteri saat ini bukan tanpa alasan. Penyakit yang sudah lama tidak terdengar lagi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, kini sudah mulai menampakkan diri hingga membuat kecemasan di masyarakat. Satu faktor pencetusnya adalah kurangnya kontrol imunisasi dari pemerintah terhadap masyarakat.

Beberapa tahun yang lalu, masyarakat dihebohkan dengan munculnya gerakan anti-vaksin yang secara terang-terangan menolak kegiatan imunisasi dengan berbagai alasan. Mulai dari stigma agama, kandungan zat yang haram, konspirasi beberapa aliran hingga munculnya vaksin palsu yang menambah label buruk pada kegiatan imunisasi. Kelompok masyarakat pun terbelah menjadi beberapa kubu, ada yang antivaksin dan provaksin.

Namun ada masyarakat yang sama sekali belum tersentuh dengan pemahaman tersebut, entah karena tidak peduli, kurangnya pengetahuan ataupun kurangnya akses dalam mendapat informasi seputar vaksin. Kelompok ini termasuk kelompok “abu-abu”, sangat mudah beralih ke kelompok antivaksin jika tidak mendapat informasi dan penyuluhan yang efektif tentang imunisasi.

Banyaknya penolakan yang terjadi di beberapa daerah terhadap vaksin meningkatkan kesenjangan kekebalan atau dikenal dengan istilah immunity gap. Apabila di suatu daerah banyak terdapat keluarga yang menolak pemberian vaksin, maka hampir dapat dipastikan penyakit menular berbahaya seperti difteri akan meluas dengan cepat bahkan ke daerah lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyakit-penyakit lain yang sudah lama hilang dari peredaran.

Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengatur kebijakan ulang tentang imunisasi. Tidak hanya pemberian vaksin pada bayi dan balita, namun orang dewasa pun perlu diberikan vaksin difteri karena prevalensi nya juga ditemukan pada usia dewasa. Pada tahap awal regulasi ini dapat diterapkan di provinsi dengan status KLB untuk menghindari dampak difteri yang lebih luas. Kegiatan ini harus dijalankan dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak boleh terjadi kecolongan seperti kurangnya persediaan alat dan bahan maupun ketersediaan tenaga kesehatan.

Selain itu pemerintah harus mengantisipasi munculnya penolakan di berbagai daerah. Strategi yang dapat diterapkan terhadap penolakan ini adalah sikap otoriter dari pemerintah dibarengi dengan pemberian penyuluhan tentang manfaat imunisasi kepada masyarakat. Tentunya kegiatan ini berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, para ulama dan tokoh masyarakat. Jika program ini dijalankan dengan benar, maka dipastikan penyakit difteri ini dapat segera dieliminasi dan Indonesia kembali bebas difteri. Semoga!

* Siti Maria Ladia PS, S.Kep,. Ns., Staf pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah (USM), saat ini sedang menempuh pendidikan program Magister Keperawatan di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: ladyarfan89@gmail.com

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2017/12/14/difteri-kemb...

Bagikan Publikasi Mahasiswa ini

Publikasi Mahasiswa Lainnya